Tips Menulis Karya Ilmiah Populer

10 Sep 2005, 10:56 - Kiat/Ilmu Penulisan
Tips Menulis Karya Ilmiah Populer


Ilmiah populer adalah sarana komunikasi antara ilmu dan masyarakat (baca: orang awam). Sudah menjadi budaya, jurnal ilmiah ditulis dengan bahasa ilmiah untuk kalangan elit yaitu para ilmuwan yang memahami topiknya. Kalau sudah begitu jadinya, maka ilmu hanya menjadi milik ilmuwan, bukan milik masyarakat. Padahal peran utama iptek adalah untuk kemashlahatan penduduk bumi: semua makhluk hidup. Disinilah peran jurnalismus, menjadi PR iptek, menjadi sarana komunikasi antara ilmu dan masyarakat!

Karya ilmiah populer yang baik bukan berarti menulis hasil penelitian dengan lengkap. Prinsip utamanya adalah mencari sudut pandang yang unik dan cerdas, serta menggugah rasa ingin tahu pembaca awam. Sebetulnya menulis ilmiah populer mudah. Berbeda dengan menulis cerpen atau non-fiksi yang memerlukan keratifitas dan imajinasi tinggi. Dalam penulisan non-fiksi yang terpenting anda mengumpulkan fakta-fakta, menyeleksinya, menetapkan fokus dan meramu story. Beberapa tips yang dapat membantu dalam meramu karya ilmiah populer bisa anda ikuti dalam tulisan ini.

Menyusun strategi sebelum menulis

Think twice before writing, kata Ken Golstein penulis dari Columbia School of Journalism. Sebelum mulai menulis ilmiah populer, dan sebelum anda masuk kepada dramaturgi, sistematik tulisan, detail, setidaknya anda harus memikirkan strategi berikut:
Kepada siapa anda menyajikan tulisan anda?

Media apa yang anda pilih (internet, televisi, koran, majalah, radio, dsb)

Gaya penulisan apa yang paling tepat?

Kira-kira berapa lama pembaca meluangkan waktu untuk membaca tulisan anda?
Empat point diatas sebetulnya teknik dasar jenis tulisan apapun. Untuk ilmiah populer, teknik itu semakin urgent lagi. Ingat, menulis ilmiah populer sama dengan menterjemahkan ilmu yang ngejelimet ke dalam bahasa yang dimengerti secara umum. Tidak semua orang memahami ilmu anda, apalagi dengan banyaknya cabang ilmu pengetahuan. Spesialisasi ini menyebabkan seorang ahli paham di bidangnya tapi gak mudeng dengan bidang lain.

Kepada siapa anda menyajikan tulisan?
Seberapa dalam informasi yang akan anda sajikan tergantung siapa pembacanya. Karya ilmiah populer di koran umum, tentunya lebih isinya lebih dangkal daripada di majalah scientific misalnya. Sifat tulisan untuk pembaca umum, lebih mengedepankan unsur entertainment, dibandingkan tulisan untuk komunitas spesifik (misalnya majalah khusus komputer). Selain dari segi isi, karya ilmiah populer untuk komunitas spesifik lebih banyak menggunakan technical jargon. Boleh saja, sebab disini istilah spesifik tidak akan asing lagi bagi pembacanya.

Media apa yang anda pilih?
Informasi untuk di internet, televisi, koran atau majalah berbeda cara penulisannya. Misalnya media televisi mempunyai kelebihan dapat menampilkan gambar. Sehingga penggunaan teks jauh lebih sedikit. Namun kelemahan media ini, waktu yang tersedia jauh lebih singkat daripada media cetak. Cotoh lain, perbedaan antara media cetak dan online. Media online dengan sifat revolusioner hyperlinks-nya dapat merubah alur membaca. Kelebihan sifat link ini, anda dapat mengarahkan pembaca kepada fokus yang anda tuju. Berbeda dengan media cetak misalnya buku, karakteristik membaca sifatnya linear. Anda mengarahkan pembaca melalui daftar isi.

Gaya penuturan apa yang paling tepat?
Kerahkan imajinasi anda. Kira-kira bagaimana anda akan menyampaikan informasi paling tepat. Apakah dengan gaya reportase, menampilkan sosok yang bercerita, atau tutorial sifatnya.

Kira-kira berapa lama waktu yang tersedia bagi pembaca?
Pembaca koran bisayan lebih sedikit meluangkan waktu membacanya daripada pembaca majalah. Bukankah koran yang sudah seminggu dinyatakan tidak aktual lagi? Umumnya pembaca tidak mengorek-ngorek lagi koran yang sudah bertumpuk selama setahun lamanya. Semakin sedikit waktu yang tersedia, informasi yang anda sajikan semakin pendek dan harus cepat menuju sasaran.

Membidik Pembaca: Pilih Topik Menarik

Tulisan ilmiah populer anda dedikasikan untuk pembaca awam. Bukan expert yang memang berkecimpung di bidangnya. Posisikan diri anda pada pembaca. Pikirkan, mengapa anda perlu membagi ilmu anda? Apa yang membuat pembaca dapat tertarik dengan tulisan anda? Beberapa cara menggelitik motivasi pembaca:

Mengaitkan dengan kondisi aktual

Cth.: Masih segar dalam ingatan kita ketika beberapa waktu yang lalu, Kementrian Komunikasi dan bersama-sama dengan komunitas telematika Indonesia meluncurkan satu konsep bulan telematika ICT (Information and Communication Technology) month yang akan jatuh pada bulan Agustus 2003. Tujuan utamanya adalah usaha sosialisasi aplikasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat…
IlmuKomputer.com, Strategi mengelola situs E-Learning Romi Satria Wahono

Tulisannya dimulai dengan leading kondisi aktual. Sebagian pembaca mungkin pernah mendengar konsep bulan telematika yang sedang aktual. Tapi apa sebenarnya di balik konsep itu? Nah dari kondisi aktual inilah penulis membidik pembaca.

Mengaitkan dengan kegiatan sehari-hari

Cth.: Sebenarnya menangis saat mengupas/memotong/mengiris bawang bisa menyehatkan mata. Beberapa pakar percaya, air mata yang keluar karena rangsangan hawa bawang membersihkan mata dan kelopaknya dari debu dan kuman. Keluarnya air mata ini membuat mata bening dan berbinar. pikiran-rakyat, Tak cengeng saat mengupas bawang Febdian Rusydi

Contoh diatas bernuansa entertainment, artinya topik yang dipilih mudah dicerna, membacanya bersifat refreshing. Mudah dicerna karena berkaitan erat dengan kejadian sehari-hari. Siapa yang tidak pernah merasakan perihnya memotong bawang? Lain halnya dengan tulisan ilmiah hasil penelitian kandungan bawang berikut metodenya. Siapa peduli membacanya? Ilmiah populer yang berkaitan dengan kejadian sehari-hari membuat pembaca merasa sedikit lebih clever setelah membacanya. Merasa puas mengerti apa yang terjadi disekitarnya. Dengan cara ini pembaca awam menjadi akrab dengan ilmu di luar spesialisasinya.

Menyajikan value added

Cth.: Nama baik & nilai sebuah dotcom bisa jatuh bahkan menjadi tidak berharga jika dotcom di bobol. Dalam kondisi ini, para hacker di harapkan bisa menjadi konsultan keamanan bagi para dotcommers tersebut – karena SDM pihak kepolisian & aparat keamanan Indonesia amat sangat lemah & menyedihkan di bidang Teknologi Informasi & Internet. Apa boleh buat cybersquad, cyberpatrol swasta barangkali perlu di budayakan untuk survival dotcommers Indonesia di Internet.
IlmuKomputer.com, Belajar menjadi Hacker, Onno W. Purbo

Bagi sebagian pembaca awam, hacker suatu dosa berat. Tapi penulis memilih sudut pandang yang unik: belajar hacker itu penting untuk keamanan. Dengan penyajian ini, pembaca merasa perlu belajar ilmu si penulis: ada value added dari topik yang disajikan!

Memperkenalkan ilmu atau temuan baru

Teknologi ini mula-mula dipraktekan di negara yang terkenal dengan budaya gourmet alias Perancis. Akhir-akhir ini banyak berkembang di Jerman. Bagaimana tidak, kompor dengan teknologi induksi banyak membawa keuntungan. Panasnya cepat, mudah diatur. Dan yang paling menentukan, permukaan kompor dari bahan keramik ini tidak panas sama sekali. Hanya isi panci anda yang menjadi panas! Amazing bukan? Tidak seperti kompor listrik, dengan teknologi induksi ini panas tidak terjadi pada permukaan kompor, melaikan dalam panci itu sendiri. Kochen mit Induktion, Anja Anja Arp, Servize Zeit wdr.

Memperkenalkan ilmu atau temuan baru serta mengaitkan dengan kebutuhan masyarakat adalah salah satu tugas penulisan ilmiah populer. Dengan memperkenalkan iptek, tingkat acceptance iptek itu sendiri semakin bertambah di kalangan masayarakat. Tidak harus melulu, kebutuhan sehari-hari, contoh lain sejenis misalnya manfaat penggunaan software SAP untuk bidang bisnis, teknologi baru operasi dengan laser di rumah sakit, dsb.

Dengan contoh-contoh diatas anda memahami perbedaan menyolok antara karya ilmiah dan ilmiah populer. Ilmiah populer seringkali mengangkat topik yang berkaitan dengan masyarakat awam.

Meramu karya ilmiah populer

Setelah mendapatkan topik yang pas dan bahan-bahan sudah terkumpul, tahap berikutnya meramu bahan-bahan menjadi tulisan yang menarik. Bagaimana memulai menulisnya? Terkadang tulisan mengalir, bila anda memposisikan diri anda pada pembaca: seorang professor, ibu rumah tangga, manajer, politikus, mahasiswa, atau apa saja. Pikirkan apa yang kira-kira apa yang diperlukan pembaca, pertanyaan apa yang akan mereka ajukan.

Leading

Struktur klasik karya ilmiah (skripsi, disertasi atau laporan penelitian) biasanya diawali 20% pembukaan (hasil penelitian aktual, problematika aktual), 60% inti isi tulisan (metode penelitian, pemecahan permasalahan), barulah 20% terakhir kesimpulan atau masukan untuk penelitian ke depan. Seringkali karya ilmiah berhenti pada hasil penelitian atau pada ilmu itu sendiri.

Tidak demikian halnya dengan sebuah karya ilmiah populer. Tulisan jenis ini mencoba mengail minat pembaca dari sejak awal tulisan. Siapa peduli dengan problematika penelitian dan stand terakhir penelitian. Yang penting pembaca mengetahui, apa pentingnya tulisan ini bagi saya.

Oleh karena itu, leading (pembukaan) sebuah karya ilmiah populer harus merangsang motivasi pembaca. Leading memuat informasi singkat apa isi tulisan, tapi bukan rangkuman yang mengurai semuanya. Setelah membaca leading seharusnya masih tersisa sejumlah pertanyaan yang memotivasi pembaca mengetahui jawabannya dalam tubuh tulisan.

Pemaparan informasi

Pemaparan informasi dalam tubuh tulisan harus fokus, sesuai dengan tema yang disitir dalam leading. Buat alur yang menarik, sehingga pembaca mau mengikuti paragraf demi paragraf sampai selesai. Ada beberapa cara pemaparan yang baik

Haruskah alur berbentuk piramida terbalik?

Alur piramida terbalik berarti dimulai dari informasi yang terpenting sampai ke detail yang kurang penting. Keuntungannya, pembaca cepat mendapat informasi utama. Biasanya model ini dipakai untuk penulisan hard news (berita singkat). Namun untuk tulisan karya ilmiah yang komplex dan panjang belum tentu model ini bisa dipakai. Sebab terkesan membosankan. Hal yang terpenting sudah diketahui di awal, pembaca merasa sudah cukup dengan paragraf-paragraf awal. Tidak ada unsur menggelitik rasa ingin tahu lebih lanjut.

Merubah numerasi dan pembagian bab

Anda pasti mengenal struktur klasik sebuah karya ilmiah: bab utama, sub bab, dst. Atau struktur tulisan dengan pembagian A, A.1, A.2, dst. Pembagian struktur seperti ini terasa sangat kaku bila anda gunakan dalam karya ilmiah populer. Namun harus diingat, untuk tulisan yang cukup komplex pembagian struktur seperti itu sangat membantu.

Gunakan kekuatan kata-kata atau teks untuk memperjelas struktur tulisan. Misalnya pada bab utama anda tuliskan rangkuman informasi yang mewakili sub-sub bab selanjutnya. Barulah sub-sub bab memuat detail informasi. Gunakan juga karakter tulisan yang berbeda, misalnya bold atau besar huruf untuk menandakan sub kapitel. Dengan begitu penggunaan abjad atau numerasi yang terasa kaku bisa dihindari.

Alur kronologis

Artinya alur cerita mengikuti satuan waktu: jam, hari, bulan atau tahunan. Disini patokan waktu explisit tercantum. Contohnya: Karya ilmiah populer tentang pertumbuhan tanaman selama empat musim. Informasi disini akan terstruktur sesuai dengan kronologis musim.

Alur proses

Mirip dengan alur kronologis. Disini alur mengikuti proses-proses yang berurutan. Contohnya: tutorial software,

Deduksi

Penulisan ilmiah populer yang berdasar pada deduksi, memulai alur penjelasan dari hal yang umum menuju hal yang khusus. Contohnya: kebijakan pemerintah dalam masalah anggaran penelitian dan dampaknya bagi reset bidang teknologi kimia.

Induksi

Induksi kebalikan dari deduksi: dimulai dari informasi atau fakta-fakta khusus untuk menentukan kesimpulan yang berlaku umum. Dalam journalimus induksi dapat berupa penjelasan, anekdot atau analogi yang menggambarkan prinsip umum. Contohnya: beberapa contoh dan fakta kerusakan lingkungan. Dari sini dapat diambil kesimpulan kebijakan politik yang harus diambil dalam rangka pelestarian lingkungan.

Reportase

Dengan jenis pemaparan ini, anda bertutur tentang apa yang anda rekam, lihat atau rasakan dari tempat kejadian. Dengan penuturan yang baik, pembaca akan merasa live di tempat kejadian. Sebuah reportase tidak harus menceritakan kejadian dari awal sampai akhir. Seringkali diambil fokus tertentu yang diangkat ke permukaan. Contoh ilmiah populer berbentuk reportase misalnya: seminar atau konferensi ilmiah, observasi kejadian alam, reportase sebuah experimen ilmiah, dsb.


Problematika penggunaan jargon

Seberapa jauh penulis bebas menggunakan jargon? Gunakan seperlunya secara tepat. Anda bisa memberikan definisi, terjemahan, atau penjelasan. Sering juga istilah-istilah asing justru lebih singkat, padat dan tepat. Namun anda harus berhati-hati terlalu banyak akan menyulitkan pembaca. Semuanya bergantung dimana dan untuk siapa tulisan akan anda sajikan.

Menggunakan Defisini

Foodborne disease adalah penyakit yang timbul dari pencernaan dan penyerapan makanan yang mengandung mikroba oleh tubuh manusia. Penyakit ini erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Jika tidak memperhatikan kebersihan makanan dan lingkungan, maka merugikan manusia. Makanan yang berasal baik dari hewan atau tumbuhan dapat berperan sebagai media pembawa mikroorganisma penyebab penyakit pada manusia.
www.kharisma.de, drh. Rochmiyati Setiadi

Dalam tulisan diatas foodborne disease adalah istilah baku yang sulit dibuang. Penggunaan istilah spesifik ini lebih ringkas dan juga tepat. Definisi cukup diberi sekali diawal.

Menggunakan Terjemahan

Bila tidak terlalu rumit, anda cukup memberikan terjemahan dalam kurung:

Beberapa obat-obatan yang termasuk didalamnya adalah antibiotika, antihistamin (anti alergi), analgetik (penghilang rasa nyeri), antipiretik (obat penurun panas), antitusif (obat batuk), dan lain-lain.
www.kharisma.de, Melur Pandan Wangi.

Mencari padanan jargon dalam bahasa Indonesia yang singkat dan padat tidak selalu berhasil. Dalam kasus ini, bila tidak ada padanannya gunakan istilah aslinya, dengan penjelasan, definisi. Dapatkah anda membayangkan seandainya perintah dan menu Word ditulis dalam versi Indonesia?

Banyak juga jargon yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia. Dalam dunia komputer misalnya: software (perangkat lunak), network (jaringan), application (aplikasi), computing (komputasi), dsb. Untuk tips, banyak-banyak membaca tulisan ilmiah populer dari jenis yang sama. Disitu anda mendapatkan feeling jargon apa saja yang sering digunakan atau memang belum ada padanannya.

Bila definisi dan terjemahan tidak cukup

Tidak selamanya terjemahan atau definisi dapat memperjelas. Seperti kata layer yang berarti lapisan dalam konteks tutorial Photoshop:

Berikutnya anda akan belajar menggunakan layer untuk membuat gambar kota tua berlangit biru.
www.kharisma.de, tutorial photoshop, Dian Suprapto

Pembaca paham layer berarti lapisan. Tapi pembaca yang sama sekali buta software Photoshop akan kesulitan. Oleh karena itu, bukan terjemahan dan definisi yang diperlukan. Tapi berikan analogi diluar dunia Photoshop yang mudah dimengerti:

Anda dapat menganalogikan prinsip kerja layer dengan tumpukan lembar transparensi. Dengan step diatas Anda membuat lembar transparensi gambar kota tua dengan langit kosong (transparensi 1) dan transparensi bergambar langit biru (transparensi 2). Bila anda menumpuk transparensi 1 dan 2 (dengan susunan trasnparensi 2 paling bawah) maka akan menghasilkan gambar kota tua berlangit biru.
www.kharisma.de, tutorial photoshop, Dian Suprapto

Istilah asing: bila lebih mudah diingat, gunakan!

Tulisan yang sukses biasanya justru pendek, terbatasi secara tegas dan sangat fokus. ''Less is more,'' lagi-lagi kata Hemingway. Umumnya tulisan yang baik hanya mengatakan satu hal.
Penaindonesia.com, Seperti tarian burung camar, Farid Gaban

Less is more, kalimat pendek dan mudah diingat. Bila diterjemahkan ke dalam Indonesia “sedikit justru sebetulnya lebih banyak” gregetnya kurang! Namun jangan juga terlalu mubazir dalam penggunaan bahasa asing.

Istilah asing: bila tak perlu, tinggalkan!

Penggunaan istilah asing yang rumit dalam satu paragraf, akan mengganggu kenyamanan pembaca. Ingat: Writing is giving service! Seperti soto dengan banyak „ranjau“ rempah-rempah daun salam, laus, jahe, daun jeruk. Anda akan terhenti menikmati soto karena harus menyisihkan rempah! Jangan pernah berpikir: menggunakan istilah asing agar terlihat elit! Justru efek sebaliknya yang akan anda dapatkan.

Kadang-kadang pada suatu masa yang sama, dua orang pahlawan muncul secara bersamaan, pada bidang yang sama, tapi dengan molaritas heroisme yang relatif berbeda. Salah satu diantara keduanya biasanya mengalami proses iconisasi atau simbolisasi, dimana ia dianggap sebagai simbol dari epoch dan genrenya. Namun pada community yang sudah dewasa dan matang, proses iconisasi itu biasanya tidak berlanjut dengan proses sakralisasi.

Kata-kata yang bergaris bawah diatas sudah „di indonesiakan“. Namun pembaca tersandung-sandung mencerna alinea diatas. Dijamin, pembaca harus membacanya minimal dua kali hingga memahami. Sering ya, kita temukan istilah asing yang berlebihan.

Bila memang efisien, padukan dengan gambar

A picture tells thousand words, demikian kata pepatah. Seringkali kali gambar atau grafik lebih mudah dicerna daripada rangkaian kata-kata. Tapi perlu diingat, gambar saja tidak cukup harus disertai keterangan yang jelas. Contoh ini berlaku misalnya untuk tutorial. Gunakan scrennshot menu-menu software untuk memperjelas perintah.

Problematika angka

Penggunaan angka dalam karya ilmiah sudah lumrah. Terutama untuk menunjukan akurasi atau memperkuat argumentasi. Sama dengan penggunaan istilah asing atau jargon. Pencantuman angka cukup seperlunya. Bila terlalu banyak, perhatian pembaca akan tertuju pada angka dengan demikian kenyamanan membaca menjadi berkurang.

Angka sebagai penguat informasi

Cth.: Saat suhu udara mulai menghangat mulailah jenis bakteri ini berkembang dengan pesatnya. Terlebih lagi bila ia berkembang pada jenis makanan tertentu yang memang rawan salmonella, yaitu makanan yang mengandung protein tinggi. Bila kondisinya sangat menunjang, bakteri ini akan membelah diri setiap 20 menit sekali, satu bakteri akan berkembang dalam waktu 5 jam menjadi 45 000.
www.kharisma.de, Salmonella bahaya tak terlihat, Dian Suprapto.

Pencantuman angka disini memberi gambaran jelas: bakteri Salmonella pada makanan dapat bekembang demikian pesatnya.

Angka saja tidak cukup: perlu keterangan lanjut

Kecelakaan lalu lintas lebih sering terjadi pada kecepatan 50km/h. Sedangkan pada kecepatan 200 km/h lebih sedikit.

Tanpa keterangan lebih lanjut, angka-angka diatas terlihat sepintas tidak masuk akal. Mengapa justru dengan kecepatan tinggi lebih jarang terjadi kecelakaan? Jawaban logisnya terletak pada penjelasan, bahwa jarang kendaraan berkecepatan 200km/h, sehingga lebih jarang terjadi kecelakaan. Namun sayangnya dalam tulisan itu tidak ada sama sekali.

Sama seperti contoh berikut:

Dalam 5 tahun terakhir ini, jumlah penerima hadiah Nobel bidang biologi dari kalangan wanita meningkat 50 %.

Angka di atas tidak menunjukan data yang akurat. Bisa saja lima tahun terakhir jumlahnya ada 4 wanita dan tahun ini menjadi 6 (hanya penambahan 2 orang).

Pencantuman angka yang tidak perlu

Banyak penulis menyangka pencantuman angka selalu memberi kesan kompeten! Sekali lagi pertimbangkan baik-baik: apakah pencantuman angka memberi nilai informasi plus atau tidak. Ingat, Less is more, kata Hemingway. Angka berlebihan hanya akan mengganggu kenyamanan membaca.

Cth.: Belum jelas terbukti apa penyebab over stimulasi ovarium atau dikenal dengan istilah OHSS (Ovarian Hyperstimulation Syndrom). Dikatakan kondisi kritis bagi pasien bila terdeteksi hematokrit (> 43), pembengkakan ovarium (> 12 cm), dst …

Bagi dokter angka-angka diatas penting untuk menegakkan diagnosa OHSS kritis. Tapi bagi pasien apa artinya? Sebab, pembaca tidak mengetahui berapa kekentalan darah (hematokrit) yang normal, atau berapa besar ovarium dalam kondisi normal. Untuk membuat brosur kesehatan bagi pasien, lebih penting menerangkan simptom yang dirasa pasien. Dan tidak melulu angka-angka pengukur.

Multi interpretasi angka statistik

Cth.: Wanita terbukti sebagai manajer handal. Hanya 15 dari 1000 perusahaan Jerman yang dimpimpin wanita mengalami bangkrut. Perusahaan yang dipimpin manajer pria lebih banyak mengalami bangkrut: 21 dari 1000 perusahaan.
Witschaftsmagazin “DM“.

Angka di atas menimbulkan interpretasi ganda:
Wanita memang betul-betul lebih handal daripada pria

Wanita memimpin perusahaan di bidang yang tidak terlalu riskan

Perusahaan yang dimpimpin manajer pria lebih cepat bangkrut? (apakah satuan waktu untuk kedua kubu sama?)

Persuahaan yang dipimpin manajer wanita lebih awet tidak bangkrut? (tapi toh kalau satuan waktu sama, akankah jumlahnya lebih banyak?
Dengan contoh diatas, penulis belum berhasil memberikan informasi dengan obyektif. Bila anda mencantumkan angka statistik, perlu memjelaskan methode pengambilan sample serta satuan-satuan lagi yang mendukung. Membaca angka lebih payah daripada membaca teks. Mengapa tidak menggunakan grafik bila lebih membantu kenyamanan membaca?

Sumber:

- Wissenschaftsjournalismus, Winfried Göpfert, 2001

- Manuskript mata kuliah " Textverstehen – Textverständlichkeit – Textoptimierung unter Verständlichkeitsgesichtspunkten. Göpferich, Susanne, Technical Writing, university of applied sciences Karlsruhe, Germany.

- Göpferich, Susanne (1998): Interkulturelles Technical Writing: Fachliches adressatengerecht vermitteln.

- Journalistisches Texten, Jürg Häusermann 2001.

--------------------------------------------------------------------------------
URL artikel ini: http://www.penulislepas.com/more.php?id=1246_0_1_0_M
--------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2003 - 2004 PenulisLepas.com
Dilarang keras memuat kembali tulisan-tulisan di situs ini pada media-media lain,
kecuali atas ijin penulisnya.

18/11 Rehabilitasi Sekolah Ikut Bermasalah

KTBG Dianggap
Kurang Profesional

Minimnya tingkat penyerapan APBD DKI Jakarta pada 2005 yang hanya sekitar 57 persen tidak hanya terjadi di dinas teknis Pemprov DKI Jakarta. Anggaran yang disediakan untuk Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah DKI Jakarta juga banyak yang tersendat alias belum terserap. Terutama anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fisik sekolah.
Temuan tersebut diketahui setelah Komisi E DPRD DKI meninjau ke beberapa sekolah yang bangunannya direhabilitasi. Misalnya, di SMPN 187 Cengkareng, Jakarta Barat yang hingga kemarin proses rehabilitasi baru 14 persen yang direalisasikan. ”Ini jelas menyimpang dari jadwal yang sudah ditetapkan,” jelas anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi saat ditemui Indo.Pos, kemarin.
Suhaimi memprediksi, meskipun pembangunannya dikebut, proses renovasi sekolah tersebut tidak akan tuntas akhir Desember 2005. Bahkan, kalau dipaksakan bisa jadi kualitas gedung sekolahnya akan amburadul.
Selain SMPN 187, anggota FPKS tersebut juga menemukan penyimpangan yang sama di SMPN 145 dan SDN 21. Di prediksi, sekolah-sekolah lain yang direnovasi pada tahun anggaran 2005 juga mengalami masalah serupa.
Sekadar diketahui, total dana yang dianggarkan APBD 2005 khusus untuk pembangunan fisik sekolah sekitar Rp 200 miliar lebih. Namun, Suhaimi belum mengetahui secara pasti berapa total dana pembangunan gedung sekolah yang belum terserap. Namun, dari temuan di lapangan, dia yakin dana yang terserap kurang dari 50 persen.
Pria asal Blitar Jawa Timur itu menilai, penyebab melesetnya jadwal renovasi sekolah tersebut lebih banyak disebabkan oleh kurang profesionalnya Kantor Tata Bangunan Gedung (KTBG) DKI dalam merencanakan penyelesaian proyek. Seperti kasus renovasi SMPN 187 yang ternyata proses lelang proyeknya baru dilakukan September 2005 dan pembangunannya baru digarap 7 Oktober lalu. ”Saya melihat kesalahan ada di KTBG yang kurang serius merencanakan proyek. Implikasinya jelas, tender proyek mengalami pengunduran, penggarapannnya tidak selesai sampai akhir tahun anggaran 2005,” ujarnya.
Karena itu, Suhaimi menyimpulkan bahwa perlu segera ada pengkajian dan evaluasi untuk mencari titik lemah penyebab molornya program rehabilitasi bangunan fisik sekolah. ”Jika akhirnya ditemukan bahwa pejabat yang bertanggung jawab menangani hal itu tidak professional dan tidak disiplin, saya harap ada tindakan tegas buat mereka. Jika perlu perlu dipecat, agar kasus semacam itu tidak terulang lagi di masa mendatang,” pungkasnya.

19/11Siapkan Kader Pilkada

Jelang Pilkada, beberapa partai mulai mengambil langkah taktis. Seperti yang dilakukan jajaran pengurus DPW PPP DKI Jakarta. Untyuik menyiapkan kader yang bisa bergerak cepat, partai hijau ini mulai menyiapkan pelatihan untuk merekrut kader baru di beberapa wilayah di Jakarta.
Hal itu dilontarkan wakil ketua DPW PPP DKI Jakarta Hisbiyah Rochim kemarin. Dia menyatakan,
pihaknya telah menyiapkan langkah khusus untuk menambah sekaligus meningkatkan kualitas kader partainya dengan latihan kader secara berkala. ”Latihan kader ini sebagai langkah antisipasi menjelang pilkada nanti,”tandas Hiszbiyah, yang juga alumni PMII ini.
Hasbiyah menjelaskan, latihan kader tersebut dalam rangka mendukung aktivitas partai. Pasalnya tanpa pengkaderan yang jelas mustahil program partai bisa dijalanakan dengan baik jangan sampai mengandalkan pengurus yang sudah senior. Oleh karena itu jalan satu-satunya kaderiasi harus terus dilakukan. ”Biar para kader tidak kaget apabila diserahi tugas berat,”terangnya.
Hanya saja sekretaris Komisi E DPRD ini tidak mau menjelasakan secara rinci mengenai teknis pengkaderan yang akan diadakannya nanti. Menurutnya, program yang sedianya akan dilaksankan pada akhir Desember tersebut secara teknis masih digodok oleh sebuah tim. Jadi saat ini masih belum bisa dijelaskan. ”Ya, tunggu nanti hasilnya,”pintanya.
Selain itu untuk mendukung latihan kader yang tengah dirancangnya, Hasbiyah telah melakukan sosialisasi tentang pilkada mendatang kepada para kadernya pada tingkat akar rumput. Dengan memamfaatkan waktu luangnya Hasbiyah menggelar pertemuan rutin. Pertemuan rutin itu sendiri digelar tiap sepekan sekali. Hal itu dilakukan untuk memantapkan dan memperkuat basis pendukung PPP pada tingkatan bawah. ”Itu acara rutin yanag terus digiatkan,”pungkasnya. (f)

19/11 Musda Jadi Jawaban

Banyaknya fungsionaris DPD PD DKI Jakarta yang menjadi anggota dewan menjadi persoalan internal partai. Masalah menjadi ruwet karena komunikasi antar pengurus juga kurang berjalan dengan baik.
Keluhan tersebut dilontarkan Ketua DPC PD Jakarta Selatan, Lucky Sastrawiria kemarin. ”Antar pengurus di tingkat propinsi dan wilayah juga terkesan berjalan sendiri-sendiri sehingga yang menjadi korban adalah program partai tidak bisa berjalan sesuai dengan rumusan awal,” terangnya.
Luncky menilai, salah satu penyebab masalah di partainya adalah lemahnya kinerja dewan pengurus di tingkat propinsi. ”Selama ini, pengurus DPD PD hanya sibuk dengan urusan pribadinya. Kalau mau kembali pada komitmen awal dan platfom partai hal itu tidak perlu terjadi,” terangnya.
Dikatakan Lucky, kurang kompaknya pengurus di tingkat propinsi bukan semata-mata pada figur ketua saja. Namun lebih dari itu, seluruh pengurus yang seharusnya mendukung program yang telah dicanangkan bersama justru yang menjadi masalah di internal partai. ”Akibatnya urusan partai menjadi terbengkalai,”tandas Lucky.
Namun Lucky pesimistis kekompakan di tubuh PD akan kembali terjalin dengan hanya kembali pada komitmen awal. Baginya hal itu sesuatu yang mustahil dan belum tentu menjadi jaminan bagi solidnya pengurus Partai Demokrat. Karena itu, sambung Lucky, pelaksanaan musda perlu segera dilakukan. ”Solusinya adalah segera gelar Musda,”jelasnya.
Sementara itu Wakil ketua DPD PD Achmad Husin Alaydrus menyanyangkan peryataan Lucky. Menurutnya, bukan pada tempat seorang pengurus mengombar kejelekan partainya pada khalayak umum. ”Masak pengurus membongkar kelemahan partainya sendiri,”tandas Alaydrus. Namun dia setuju bahwa musda segera digelar. (f/e)

19/11Pembebasan Lahan BKT Telan 900 M

Proyek pembebasan tanah Banjir Kanal Timur (BKT) menjadi salah satu penyebab terhambatnya penyerapan APBD 2005. Proyek yang bernilai Rp 500 miliar pada APBD 2005 itu masih sulit terelisasi karena muncul banyak kesalahan teknis di lapangan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Prya Ramadani kepada Indo.Pos kemarin.
Salah satu penyebab tersendatnya proyek BKT tersebut, sambung Prya adalah ditemukannya surat kepemilikan tanah dobel. Ada pula lahan yang ditempati oleh orang tidak berhak. Hal itu tentu menyulitkan bagi dinas terkait dalam menyelesaipan pembebasan tanah BKT tersebut. Kondisi tersebut semakin rumit karena ada perbedaan persepsi tentang nilai jual objek pajak (NJOP) antara masyarakat dengan Dinas PU DKI.
”Problem tersebut yang menghambat proses pembebasan tanah BKT. Sampai saat ini, tanah yang dibebaskan baru 60 persen. Tidak mungkin sampai akhir tahun anggaran 2005 proyek ini bakal selesai,” kata Prya.
Untuk menindaklanjuti proyek tersebut, Pemprov DKI kembali mengajukan anggaran sebesar Rp 400 M dalam RAPBD 2006. Berarti total anggaran untuk pembebasan tanah BKT adalah Rp 900 miliar. Dana sebesar itu dianggap Prya cukup realistis, dengan harapan jadwal pelaksanaannya tidak tersendat lagi. ” Apalagi dana tersebut untuk mengganti lahan yang ditempati rakyat. Dengan catatan tidak boleh molor lagi. Sebab, kalau molor yang dirugikan adalah warga,” imbuh politisi asal Partai Golkar ini.
Yang harus ditekankan, lanjut Prya, adalah pengawasan terhadap proses pembebasan lahan BKT yang tersisa. Jangan sampai muncul pemotongan-pemotongan dana yang akhirnya merugikan warga. ”Rakyat sudah merelakan tanahnya untuk pembangunan, jangan dipotong lagi. Dana yang dianggar harus dihabiskan untuk mengganti lahan yang mereka tempati. Kalau ada pemotongan, silahkan lapor dewan,” tegasnya.
Sementara itu, tentang penyerapan APBD 2005, Priya menyatakan hingga kemarin sudah mencapai 65 persen dari total APBD 2005 yang mencapai Rp 14 triliun lebih. Padahal, awal November lalu, penyerapan anggaran baru sebesar 57 persen. Ini artinya, dalam jangka waktu sekitar setengah bulan saja, terserap anggara sebanyak Rp 1 triliun lebih. ”Ada beberapa rekanan Pemprov yang nagihnya belakangan setelah proyeknya selesai. Mungkin, pada akhir Desember 2005, penyerapan anggaran bisa mencapai 80 persen lebih sesuai target. Sepanjang tidak ada kebocoran, saya kira tidak ada masalah,” pungkasnya.(y)

19/11Pembebasan Lahan BKT Telan 900 M

Proyek pembebasan tanah Banjir Kanal Timur (BKT) menjadi salah satu penyebab terhambatnya penyerapan APBD 2005. Proyek yang bernilai Rp 500 miliar pada APBD 2005 itu masih sulit terelisasi karena muncul banyak kesalahan teknis di lapangan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Prya Ramadani kepada Indo.Pos kemarin.
Salah satu penyebab tersendatnya proyek BKT tersebut, sambung Prya adalah ditemukannya surat kepemilikan tanah dobel. Ada pula lahan yang ditempati oleh orang tidak berhak. Hal itu tentu menyulitkan bagi dinas terkait dalam menyelesaipan pembebasan tanah BKT tersebut. Kondisi tersebut semakin rumit karena ada perbedaan persepsi tentang nilai jual objek pajak (NJOP) antara masyarakat dengan Dinas PU DKI.
”Problem tersebut yang menghambat proses pembebasan tanah BKT. Sampai saat ini, tanah yang dibebaskan baru 60 persen. Tidak mungkin sampai akhir tahun anggaran 2005 proyek ini bakal selesai,” kata Prya.
Untuk menindaklanjuti proyek tersebut, Pemprov DKI kembali mengajukan anggaran sebesar Rp 400 M dalam RAPBD 2006. Berarti total anggaran untuk pembebasan tanah BKT adalah Rp 900 miliar. Dana sebesar itu dianggap Prya cukup realistis, dengan harapan jadwal pelaksanaannya tidak tersendat lagi. ” Apalagi dana tersebut untuk mengganti lahan yang ditempati rakyat. Dengan catatan tidak boleh molor lagi. Sebab, kalau molor yang dirugikan adalah warga,” imbuh politisi asal Partai Golkar ini.
Yang harus ditekankan, lanjut Prya, adalah pengawasan terhadap proses pembebasan lahan BKT yang tersisa. Jangan sampai muncul pemotongan-pemotongan dana yang akhirnya merugikan warga. ”Rakyat sudah merelakan tanahnya untuk pembangunan, jangan dipotong lagi. Dana yang dianggar harus dihabiskan untuk mengganti lahan yang mereka tempati. Kalau ada pemotongan, silahkan lapor dewan,” tegasnya.
Sementara itu, tentang penyerapan APBD 2005, Priya menyatakan hingga kemarin sudah mencapai 65 persen dari total APBD 2005 yang mencapai Rp 14 triliun lebih. Padahal, awal November lalu, penyerapan anggaran baru sebesar 57 persen. Ini artinya, dalam jangka waktu sekitar setengah bulan saja, terserap anggara sebanyak Rp 1 triliun lebih. ”Ada beberapa rekanan Pemprov yang nagihnya belakangan setelah proyeknya selesai. Mungkin, pada akhir Desember 2005, penyerapan anggaran bisa mencapai 80 persen lebih sesuai target. Sepanjang tidak ada kebocoran, saya kira tidak ada masalah,” pungkasnya.(y)

19/11Lurah Dapat Jatah Rp 1,7 M

Untuk Peningkatan
Layanan Masyarakat

Rencana anggaran untuk penguatan kelurahan sebesar Rp 1,7 miliar dan Rp 4 miliar untuk tiap per kecamatan dalam RAPBD DKI Jakarta pada 2006 masih disorot dewan. Rancangan anggaran pos tersebut masih menjadi perdebatan di tingkat panitia anggaran (Panggar). Pasalnya, dana penguatan ini berpotensi menjadi sumber korupsi baru.
Karena itu, dalam APBD 2005, ada anggaran Rp 1 miliar yang diserahkan pada 50 kelurahan sebagai program uji coba. Namun, hingga saat ini, belum ada hasil signifikan dari kucuran dana penguatan kelurahan itu. Namun, dalam pengajuan RAPBD, sebanyak 267 kelurahan di Jakarta bakal digelontor dana Rp 1,7 miliar. ”Padahal, tidak ada perubahan signifikan dari program penguatan kelurahan tahun 2005 ini,” ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Achmad Suaidy.
Politisi gaek itu mencontohkan di daerah tempat tinggalnya, Semanan, Jakarta Barat misalnya. Di tempat itu, masih banyak PKL-PKL yang merajalela. ’’Selain itu, ketertiban dan kebersihan lingkungan masih begitu-begitu saja,” ungkapnya.
Di tempat terpisah, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta asal PKS Maria Ahdiati juga meragukan hasil pengucuran dana miliaran rupiah tersebut. Sebab, hingga saat ini, tidak ada bukti konkret sebagai dampak program penguatan kelurahan tersebut. ’’Selama setahun ini, tidak ada progress report yang saya terima tentang uji coba program tersebut,” tukasnya.
Oleh karena itu, Suaidy dan Maria menilai perlu dilakukan evaluasi sebelum dana tersebut ditambah hingga mencapai Rp 1,7 miliar dalam APBD 2006. Mereka menyangsikan kesiapan pihak kelurahan dan kecamatan untuk mengelola dana sebanyak itu. ”Apalagi Sumber Daya Manusia (SDM) nya masih sangat kurang,” ujar Suaidy. Mereka menyimpulkan bahwa ini merupakan faktor utama program uji coba kemarin menjadi tidak menujukkan hasil maksimal.
Fakta di lapangan tentang kurang maksimalnya program penguatan itu ditemukan anggota DPRD lainnya, Rois H Saugie. ’’Waktu saya kunjungan reses kemarin di kantor kelurahan, banyak komputer yang nganggur karena tidak ada yang bisa mengoperasikannya,” kata Rois miris. Oleh karena itu, para wakil rakyat itu mengatakan pendidikan dan pelatihan kepada mereka menjadi penting.
Sementara itu, Ahmad Heryawan, wakil ketua Panitia Anggaran DPRD DKI Jakarta mengatakan, anggaran dana penguatan untuk kelurahan dan kecamatan sebenarnya menjadi masalah yang dilematis. Jika tidak diberi dana penguatan, pembangunan di tingkat keluarahan seringkali tidak jalan-jalan. Tapi, bila kelurahan diberi dana besar, justru yang terjadi malah banyak ditemukan penyimpangan penggunaan anggaran.

Selama ini, jelasnya, kelurahan tidak mengelola dana sendiri sehingga pelayanan masyarakat selalu terlambat. ”Misalnya, bila terjadi kebakaran, kebijakan-kebijakan mengenai hal itu harus dilaporkan dulu ke sudin, ini kan tidak efisien dalam pelayanan,” jelasnya.
Heryawan mengatakan, untuk menjalankan pembangunan, memang dibutuhkan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan. Karena itu, harus diawasi secara internal melalui bawasda, BPK, dan dewan sendiri. ”Komisi A akan terjun langsung mengawasi dana itu,” pungkasnya. (*)

19/11Standar Rehabilitasi Gedung Sekolah Disoal

Kantor Tata Bangunan Gedung (KTBG) DKI Jakarta dianggap menjadi penyebab utama kurang maksimalnya penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) DKI. Khususnya untuk pos pembangunan fisik sekolah yang diketahui masih banyak yang belum tuntas sesuai jadwal.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD DKI menilai kerja KTBG kurang serius dalam merencanakan program rehabilitasi gedung SDN dan SMPN di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Akibatnya, proses lelang tender proyek dan pelaksanaan berjalan molor dan diprediksi tidak akan selesai sampai berakhirnya tahun anggaran 2005.
”Dalam perencanaannya, KTBG cenderung kurang cermat menghitung standar kelayakan pembangunan gedung di DKI. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan,” kata wakil ketua komisi E Ahmadi Hasan Ishak.
Problem yang muncul di lapangan tidak hanya soal molornya penggarapan proyek tersebut. Dikdas maupun dewan menemukan beberapa kelemahan dalam desain proyek tersebut. Di antaranya adalah standar perencanaan yang digunakan KTBG masih mengacu pada peraturan bangunan yang lama seperti PBI ’7 (untuk beton) dan PPBBI’83 (untuk baja). Padahal peraturan bangunan yang berlaku saat ini adalah SNI Beton 2003 dan SNI Baja 2002. Akibatnya, mutu beton yang digunakan relatif rendah, yakni K-250. Padahal, saat ini material beton dengan mutu lebih tinggi mudah didapat.
Di beberapa proyek pembangunan gedung sekolah, juga ditemukan penggunaan tulangan beton polos untuk bangunan gedung. Jika mengacu pada SNI Beton 2003, pengembang harus menggunakan tulangan beton spiral.
KTBG juga melakukan kesalahan teknis dalam melakukan analisi portal. ”Mereka menggunakan analisis portal 2 dimensi, padahal saat ini banyak tersedia program analisis struktur 3 dimensi,” terang Ishak.
Yang lebih ironis, laporan perencanaan rehab gedung juga tidak ditemukan perhitungan beban gempa. Seperti diketahui, DKI berada di wilayah gempa menengah (zone 3). Dikhawatirkan, kondisi bangunannya akan rapuh jika pembangunan gedung-gedung sekolah tersebut mengabaikan perhitungan beban gempa sesuai SNI Gempa 2002.

18/11Komisi D Pelototi Senayan City

Pantau Pelaksanaan
Perda Perpasaran

JAKARTA – Belum patuhnya sebagian pengembang untuk melaksanaan Perda II/2002 tentang Perpasaran membuat sejumlah anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta turun ke lapangan. Kemarin, mereka mendatangi Senayan City yang saat ini sedang dibangun mal, apartemen, dan perhotelan.
Sidak dilakukan untuk memastikan apakah Perda II/2002 benar-benar dilakukan ataukah dilanggar oleh pengembang. Wakil Ketua komisi D Muhayar RM mengatakan, pelaksaan Perda II/2002 di lapangan harus tetap dipantau. ”Selama ini, pedagang kaki lima yang selalu menjadi korban penggusuran terus terpinggirkan,” jelasnya. Padahal, dalam Perda tentang perpasaran, sudah diatur bahwa para PKL tetap diberi ruang untuk berjualan.
Muhayar mengatakan, pengembang yang tidak mematuhi salah satu klausal dalam Perda II tahun 2002 akan dikenai sanksi. ”Para pengembang tidak akan diperbolehkan membangun kalau tidak memenuhi kewajibannya,” tandas Muhayar.
Kewajiban para pengembang, tandas Muhayar, adalah menyisihkan areal seluas 20 persen dari total luas lokasi yang akan dibangun untuk para PKL. Kewajiban itu, sambung Muhayar, mau tidak mau harus dipatuhi para pengembang. Sebab, mereka telah mendapat lahan yang luas dan strategis untuk menjalankan kepentingannya.
Saat ditanya tentang hasil kunjungan ke Senayan City, Muhayar mengatakan bahwa dia belum bisa mengambil simpulan. Pasalnya, proses pembangunan yang dilakukan pengembang masih dalam taraf awal.”Yang jelas, kami akan dipantau terus,” ujar anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu.
Sebagaimana diberitakan kemarin, DPRD DKI Jakarta berencana merevisi Perda II/2002 tentang Perpasaran. Revisi tersebut dilakukan untuk melindungi pedagang tradisional dari ekspansi pelaku bisnis menengah ke atas yang kian hari menggencet UKM.
Rencana tersebut terlontar dalam hearing antara Biro Perekonomian Pemprov DKI dengan komisi B di ruang sidang Komisi B DPRD DKI, kemarin. Sekretaris komisi B Nurmansyah Lubis mengatakan, revisi II diharapkan mampu menyelesaikan problem melemahnya ekonomi masyarakat, terutama pelaku ekonomi di pasar tradisional. ”Pasar tradisional saat ini semakin tergencet dengan menjamurnya mal-mal dan bisnis waralaba besar, khususnya di Jakarta. Jika tidak segera diatur dalam Perda, bukan tidak mungkin pasar tradisional akan semakin tergusur,” ujarnya.(*)
.

18/11 Bukti Aksi Indisipliner

Belum terserapnya sebagian besar APBD 2005 menjadi bukti tindakan indisipliner yang dilakukan oleh pejabat eksekutif di Pemprov DKI. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Achmad Husin Alaydrus mendesak Gubernur Sutiyoso menindak tegas kepala dinas yang tidak becus mengelola anggaran.
”Gubernur harus segera mem-briefing kepala dinas di jajaran Pemprov DKI. Saya lihat kinerja mereka kurang optimal dan tidak becus,” tegasnya saat dimintai komentar mengenai penyerapan anggaran 2005.
Alydrus juga mendesak KPK, BPK, dan kejaksaan untuk turut memantau pelaksanaan proyek di lingkungan Pemprov DKI. Terlebih dengan mencuatnya isu tersumbatnya penyerapan anggaran. ”KPK, BPK, dan kejaksaan harus secepatnya ikut memantau realisasi program di Pemprov sebelum APBD 2006 diketok. Kalau terlalu lama akan menguap begitu saja,” ujarnya.

APBD 2006 Pemprov Sorong Rp 17 Triliun

Padahal, APBD 2005
Baru Terserap Separo

Inilah nikmatnya punya pemasukan besar seperti Provinsi Jakarta. Meski dalam APBD DKI Jakarta pada 2005 yang jumlahnya Rp 14 triliun baru terserap separo lebih sedikit, kini APBD 2006 sudah dirancang dengan angka yang lebih fantastis lagi. Hitung punya hitung, APBD DKI Jakarta pada 2006, diperkirakan sekitar Rp 17 triliun.
Saat ini, rancangan APBD 2006 DKI Jakarta itu masih serius dikaji panitia anggaran (panggar) DPRD DKI Jakarta. Mansur Syaerozi, anggota Panggar DPRD mengatakan, meskipun masih dalam pengkajian namun dia hakulyakin semua usulan anggaran sebanyak Rp 17,51 triliun yang disorong eksekutif bakal disetujui dewan.
’’Semua usulan disepakati, namun ada komponen yang belum jelas yang masih dalam rancangan anggaran yang perlu dikaji lagi,” ungkapnya. Syairozi dengan gamblang menjelaskan, komponen yang dimaksud adalah belanja langsung (BL) dan belanja tidak langsung (BTL). Total jumlah BTL yang diajukan Pemprov DKI sebesar Rp 7,94 triliun. Sedangkan BL sebesar Rp 9, 57 triliun.
Belanja langsung itu dikenal dengan dedicated program mengalami peningkatan yang cukup besar, yakni sebesar 61,26 persen. Pada 2005, alokasi sebesar Rp 2,22 triliun sedangkan pada 2006 menjadi Rp 3,58 triliun.
Dedicated program yang akan dibuat pada 2006, sesuai pemaparan Bapeda Provinsi DKI Jakarta kepada Panggar DPRD DKI, meliputi 15 program. Untuk urusan pembebasan lahan Banjir Kanal Timur (BKT) yang hingga kini belum beres, bakal dikucurkan dana tambahan sebesar Rp 400 miliar. Sedangkan untuk pengendalian banjir sebesar Rp 315 miliar. Pengerukan dan pembangunan dermaga Muara Angke dianggarkan sebesar Rp 14 miliar.
Selain itu, bus-way juga akan dikucurkan dana tambahan untuk membangun 4 koridor bus-way dengan total anggaran sebesar Rp 876,7 miliar. Sedangkan program subway, disiapkan dana sebesar Rp 135 miliar dan pembangunan fly over dan under pass sebesar Rp 166 miliar. Program lainnya adalah pembangunan rumah susun untuk penduduk miskin dengan alokasi anggaran Rp 130,6 miliar.
Selain itu, proyek dedicated program khusus buat warga miskin Jakarta adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin). JPK Gakin itu dianggarkan sebesar Rp 200 miliar, meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan alokasi pada 2005. (*)

17/11 Klaim Belum Cair Dewan Reses Lagi

BELUM reda kontoversi besarnya dana reses pada akhir Oktober lalu, kini para anggota DPRD DKI Jakarta kembali bersiap-siap melakukan reses. Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang ketiga kalinya dalam tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 hingga 26 Desember mendatang.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Maringan Pangaribuan kemarin. Politisi asal FPDIP itu menegaskan bahwa reses tidak hanya berupa penyerapan aspirasi dan bertemu dengan konstituen atau kader partai saja. ’’Kami juga akan meminta para anggota DPRD melakukan pengecekan proyek-proyek fisik Pemprov. Apakah proyek pembangunan yang dijadwalkan selesai sudah benar-benar tuntas atau tidak akan kami cek langsung,’’ujarnya.
Tentang anggaran reses, Maringan menyatakan, semuanya sudah diatur dalam Pergub 114/2005. Namun, menanggapi sebagian wakil rakyat yang mengajukan anggaran reses hingga lebih dari Rp 100 juta akhir Oktober lalu, Maringan memilih irit komentar. ’’Tiap-tiap partai punya gaya masing-masing. Saya sendiri tidak sampai segitu,’’ katanya sembari menyebut angka Rp 40 juta sebagai anggaran resesnya bulan lalu.

Data pengajuan klaim dana reses di Setwan menyebutkan, saat reses akhir bulan Oktober lalu, besaran anggaran yang diajukan para wakil rakyat di Kebon Sirih sangat bervariasi. Ketua Komisi A Achmad Suaidy mengajukan dana sebesar Rp 37,5 juta. Lalu, Nur Alam Bachtir, ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD mengajukan anggaran sebesar Rp 40 juta. Anggaran reses yang cukup ’’fantastis’’ diajukan Rois Hadayana Syaugie, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Nilainya mencapai 112 juta.
Ketika dikonfirmasi prihal klaim dana reses, Rois menegaskan bahwa tidak ada persoalan dengan dana reses yang diajukannya. ’’Saya tetap berpegang kepada aturan yang ada. Lagi pula, kegiatan yang saya lakukan telah diverifikasi oleh Setwan,” tegasnya. Politisi yang juga anggota komisi A itu mengaku bahwa dia melakukan kegiatan reses dengan cara menggelar buka bersama dengan warga di Jakarta Barat. ”Semua kegiatan yang saya kerjakan ada bukti pengeluarannya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya enteng. (*)

17/11 Pantai Marunda Perlu Dikelola

Pemanfaatan pantai di kawasan Jakarta Utara hingga saat ini masih sangat terbatas. Selain kurang terawat dengan baik, warga Jakarta juga tidak punya akses ke pantai sebagai kawasan publik.
Anggota Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD DKI Jakarta, Denny Talloga mengatakan bahwa ketika reses kemarin dia sempat mendatangi pantai di Jakarta Utara. ”Selama ini, kawasan Pantai Ancol hanya dapat dinikmati oleh sedikit orang saja dan seharusnya ini tidak perlu terjadi supaya semua warga Jakarta punya akses ke pantai,” tegasnya. Karena itu, sambung Denny, Pantai Marunda layak untuk dibuat pantai publik sehingga semua warga masyarakat dapat menikmatinya.
Politisi dari Partai Demokrat yang juga anggota komisi D ini juga mengaku meninjau saluran-saluran air yang selama ini menjadi sumber banjir setiap tahunnya.
Selain itu, masalah yang dihadapi warga Jakarta Utara adalah soal air bersih yang sering dikeluhkan karena air PDAM sering bocor. ”Saya heran dengan kinerja PDAM Jakarta Utara yang tidak proaktif dalam menanggapi soal air bersih tersebut. Terlebih lagi, banyak sekali PDAM liar yang beroperasi dan itu sangat dikeluhkan oleh warga. Bahkan, tidak menutup kemungkinan jika terjadi permainan dari oknum PDAM dalam pengelolaan air itu,” tegasnya.
Selain itu, dari hasil reses kemarin, dia melihat masih banyak persoalan di lapangan yang belum sepenuhnya dapat diatasi oleh eksekutif.
”Eksekutif tidak akan dapat mengatasi semua persoalan yang ada jika tidak bekerja sama dengan dewan serta anggota masyarakat. Selama ini, mereka hanya terfokus pada masalah yang besar saja, namun sering mengabaikan persoalan yang mendasar, seperti penanganan saluran air yang macet dan dan Biaya Operasional Sekolah (BOS),” tegasnya.
Disinggung soal kasus Point Square, dia sangat kecewa melihat kinerja dari eksekutif yang saling lempar tanggung jawab sehingga masyarakat menjadi curiga kepada DPRD. ”Kasus itu harus diatasi secara tuntas dan tidak boleh dibiarkan begitu saja, lagi pula pihak pengembang sudah nyata-nyata melanggar Perda DKI Jakarta tentang tata ruang. Jika kasus itu tidak tuntas, akan menjadi preseden buruk bagi eksekutif khususnya Gubernur Sutiyoso dan Wali Kota Jakarta Selatan Dadang Kafrawi ,” katanya dengan nada tinggi. (cr1)

17/11 Revisi Perda Perpasaran

DPRD DKI Jakarta berencana merevisi Perda II/2002 tentang Perpasaran. Revisi dilakukan untuk melindungi pedagang tradisional dari ekspansi pelaku bisnis menengah ke atas yang kian hari menggencet UKM.
Rencana tersebut terlontar dalam hearing antara Biro Perekonomian Pemprov DKI dengan komisi B di ruang sidang Komisi B DPRD DKI, kemarin. Menurut sekretaris Komisi B Nurmansyah Lubis, revisi II diharapkan mampu menyelesaikan problem melemahnya ekonomi masyarakat, terutama pelaku ekonomi di pasar tradisional. ”Pasar tradisional semakin terjepit dengan menjamurnya mal-mal dan bisnis waralaba besar, khususnya di Jakarta. Jika tidak segera diatur dalam Perda, bukan tidak mungkin pasar tradisional akan semakin tergusur,” ujarnya kepada Indo.Pos.
Kesan pasar tradisional yang kumuh dan kotor juga menjadi penyebab semakin tersingkirnya pelaku usaha di pasar tradisional. Oleh karena itu, Pemprov perlu membantu untuk mengatur penataan pasar tradisional. Tanpa uluran tangan eksekutif, sulit bagi mereka untuk bersaing dengan pelaku bisnis yang mempunyai modal berlebih.
Dalam Perda II/2002, sebenarnya sudah ada aturan yang menentukan bahwa 20 persen area mal disiapkan untuk kalangan usaha kecil menengah. Namun, realisasinya tidak ada. Ditengarai pengusaha besar enggan untuk membagi areanya kepada mereka. ”Dengan revisi Perda II/2002, diharapkan ada win-win solution antara pengusaha besar dengan pelaku ekonomi lemah,” imbuh Nurmansyah.

17/11 Tersumbat di Mana-Mana

Dinas teknis Pemprov DKI disebut-sebut menjadi biang kerok terhambatnya penyerapan APBD 2005. Terutama yang berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan fisik. Pasalnya, selama ini, proyek pembangunan fisiklah yang berpeluang terbengkalai.
Ketua Komisi C DPRD DKI Daniel Abdullah Sani menyatakan, hampir semua unit kerja belum menyelesaikan programnya. Karena itu, dia menuding dinas teknislah yang menjadi penyumbat utama penyerapan anggaran. ”Hampir di semua dinas dan unit kerja, ada hambatan penyerapan anggaran,” katanya.
Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Maringan Pangaribuan. Menurut dia, program-progam di dinas teknis memang kerap terbengkalai. Sebab, dalam merealisasikan proyek mesti melalui proses yang cukup lama, termasuk proses tender proyek. Sayangnya, dia enggan menyebutkan dinas mana saja yang telat menjalankan tugasnya itu.
Namun, Maringan mengelak jika hal itu menjadi pemicu tidak terselesaikannya program yang direncanakan eksekutif. Bagi dia, proyek-proyek yang diprediksi selesai dalam jangka waktu setahun, mau tidak mau harus selesai sesuai jadwal.
Baik Maringan maupun Sani mengkhawatirkan munculnya praktik KKN dalam proyek yang belum kelar per-30 Desember 2005. Jika tidak diawasi dengan ketat, bisa jadi dana proyek tersebut dibayarkan 100 persen, meski pengembang belum menyelesaikan tanggung jawabnya. ”Jangan coba-coba lakukan pembayaran 100 persen terhadap proyek yang belum selesai. Jika terjadi seperti itu, kami akan memperkarakan,” tegas Maringan.

17/11 Takut Kena Audit BPK

Banyak Pejabat
Enggan Tangani
Proyek APBD

Penyerapan APBD DKI Jakarta pada 2005 yang masih separo, kembali disorot kalangan dewan. Mereka menilai, Pemprov telah gagal melaksanakan program yang dirancang bersama dewan setahun lalu.
Seperti diberitakan sebelumnya, dari total APBD 2005 yang mencapai Rp 14 triliun lebih, ternyata hingga pertengahan November 2005 hanya mampu terserap 57 persen. Dengan kata lain, masih ada dana yang mangkrak kurang lebih sekitar RP 7 triliun.
Wakil Ketua DPRD DKI Maringan Pangaribuan mengaku kecewa dengan kinerja eksekutif dalam memanfaatkan anggaran yang telah dirancang sebelumnya. Hal itu menjadi indikasi beberapa unit kerja di Pemprov DKI yang tidak becus mengelola program dan anggaran yang sudah disediakan.
”Eksekutif harus bertanggung jawab. Tolok ukur keberhasil penggunaan anggaran adalah program yang dirancang sesuai dengan perencanaan dan tepat waktu. Setidaknya minimal, dana yang disediakan mampu terserap 70 persen,” tandasnya.
Maringan juga tidak yakin sisa waktu sebulan sebelum tutup buku mampu dimanfaatkan eksekutif untuk menyerapkan anggaran yang masih ada. Kalaupun bisa, dia khawatir program yang digarap sifatnya hanya ’’kejar setoran’’ dan asal-asalan. ”Itu namanya teori kepepet. Karena terburu-buru, semua dilaksanakan apa adanya. Kalau itu yang terjadi, maka yang dirugikan adalah rakyat,” ujar politisi dari PDIP itu.
Lebih lanjut dikatakan, ada banyak kemungkinan yang menjadi penyebab belum terserapnya anggaran Pemprov. Maringan menduga, ada ketakutan kolektif bagi eksekutif menghadapi audit KPK dan BPK terhadap proyek yang dilaksanakan. Implikasinya, menurutnya, saat ini banyak pejabat yang takut jadi pimpinan proyek. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, kerap terjadi perebutan proyek-proyek pemerintah. ”Itu adalah bukti ada yang salah dari perencanaan pembangunan Jakarta. Kalau demikian, yang salah apakah perencananya atau pimpinan unit yang diserahi program?” ujar Maringan.
Mantan aktivis GMKI itu berjanji akan membawa persoalan tersebut dalam rapat kerja perencanaan APBD 2006 dalam waktu dekat ini. Dia akan mempertanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Pasalnya, saat rapat kerja perencanaan APBD 2005 banyak pimpinan unit kerja Pemprov DKI yang ngotot dengan program yang ditawarkan. Setelah disetujui, malah tidak terealisasi dengan baik.
”Pasti akan kami bawa pada rapat kerja perencanaan anggaran 2006. Sebab, terhambatnya penyerapan anggaran adalah bukti bahwa pemda telah menghambat pembangunan. Dana sebesar itu dibiarkan begitu saja di Bank. Emangnya mau jadi Bankir,” ungkapnya sengit.